Siapkan ASN Adaptif dan Berintegritas, Bawaslu Papua Barat Gelar Orientasi PPPK Tahun 2026

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Bawaslu Provinsi Papua Barat mulai melaksanakan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat kapasitas aparatur sekaligus membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan adaptif dalam mendukung tugas kelembagaan. Kegiatan yang dibuka secara daring, Selasa (7/7/2026), diikuti 85 PPPK dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Kabupaten se-Papua Barat.

Ketua Panitia, David Wabia, dalam laporannya menyampaikan bahwa orientasi akan berlangsung selama 7 hingga 30 Juli 2026 yang dibagi dalam 3 kelompok kelas. Selama pelaksanaan, peserta akan mengikuti pembelajaran secara bertahap melalui metode distance learning yang mengombinasikan pembelajaran sinkron melalui Zoom Meeting dan pembelajaran mandiri menggunakan Learning Management System (LMS) Bawaslu. Kurikulum orientasi dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai nilai dan etika instansi, budaya kerja ASN, serta penguatan kompetensi dasar dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Bawaslu.

Mengawali sambutannya, Kepala Sekretariat Bawaslu Papua Barat, Susilo I. Tamin, mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan orientasi dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, meskipun dilaksanakan secara daring, kualitas pembelajaran harus tetap menjadi perhatian bersama sehingga tujuan peningkatan kapasitas aparatur dapat tercapai.

"Kami berharap teman-teman dapat mengikuti orientasi ini dengan sungguh-sungguh. Walaupun dilaksanakan secara daring, tujuan dan sasaran kegiatan harus tetap tercapai melalui kerja sama yang baik antara peserta, penyelenggara, maupun para pengajar," ujar Susilo.

Senada dengan itu, Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, menilai orientasi merupakan bagian penting dalam proses pembentukan aparatur yang profesional. Ia menyebut pengangkatan PPPK bukan sekadar pengisian kebutuhan organisasi, melainkan bentuk penghargaan atas dedikasi pegawai sekaligus investasi sumber daya manusia untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu.

"Kami berharap orientasi ini mampu memperkuat pemahaman regulasi, tugas dan fungsi, sekaligus menumbuhkan budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap kelembagaan Bawaslu," kata Elias.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap PPPK memiliki peran strategis sebagai supporting system organisasi. Karena itu, peningkatan kompetensi, kemampuan beradaptasi, dan semangat melayani harus terus dibangun agar mampu menjawab tantangan kelembagaan yang semakin dinamis.

Membuka kegiatan secara resmi, Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI, Roy M. Siagian, menegaskan bahwa orientasi bukan sekadar memenuhi kewajiban sebagai ASN baru, melainkan menjadi fondasi dalam membentuk karakter aparatur Bawaslu yang berintegritas, profesional, dan siap menghadapi tantangan organisasi di masa depan.

"Menjadi ASN di Bawaslu bukan berarti hanya menambah jumlah pegawai, tetapi menerima amanah yang tidak ringan. Kehadiran teman-teman harus membawa semangat baru, menjaga integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas," tegas Roy.

Roy menambahkan, perkembangan teknologi, transformasi digital, serta meningkatnya tantangan penyelenggaraan demokrasi menuntut setiap aparatur Bawaslu untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Menurutnya, ASN Bawaslu tidak cukup hanya memahami regulasi, tetapi juga harus adaptif terhadap perubahan, mampu memanfaatkan teknologi, serta menghadirkan inovasi dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.

Menutup arahannya, Roy mengajak seluruh peserta menjadikan orientasi sebagai awal perjalanan pengabdian di Bawaslu. Ia berharap setiap PPPK dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengawasan demokrasi di Indonesia.