Perkuat Sinergi Demokrasi, Bawaslu Papua Barat dan Golkar Matangkan Kesiapan Pemilu 2029

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Bawaslu Provinsi Papua Barat menggelar Konsolidasi Demokrasi bersama DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Rabu (01/7/2026). Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat sinergi sekaligus membahas berbagai isu strategis menjelang Pemilu 2029.

Kegiatan dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, Nurlaila Muhammad, didampingi Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PPPS), Yuliana Mimi Urus, beserta jajaran Sekretariat Bawaslu Papua Barat. Sementara dari DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat hadir jajaran pengurus, di antaranya Kristofel Ade Widoyo Pangalila, Anike Sabami, Adhe Herawati, Samuel Mandowen, Muhamad Fitra, Mario L. Auri, Deasy Adam, dan Abraham Rumrokem.

Membuka diskusi, Yuliana Mimi Urus menyampaikan bahwa konsolidasi ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai perkembangan regulasi sekaligus menghimpun masukan dari partai politik sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Salah satu pembahasan utama adalah pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif. Nurlaila Muhammad menekankan pentingnya partai politik mulai memetakan dan membina kader perempuan sejak dini agar siap menghadapi tahapan pemilu.

"Persiapan harus dimulai lebih awal. Pemetaan calon perempuan potensial di setiap daerah pemilihan perlu dilakukan sejak sekarang sehingga ketika tahapan Pemilu dimulai, partai telah memiliki kader yang siap dan memenuhi ketentuan yang berlaku," ujar Nurlaila.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang/Koordinator Fungsi Elektoral 2 DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Anike Sabami, mengatakan bahwa Partai Golkar telah memulai konsolidasi organisasi hingga tingkat kabupaten dan menjadikan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari strategi menghadapi Pemilu 2029.

"Untuk setiap DPD II kami akan mengingatkan proses pelantikan, perekrutan, dan konsolidasi. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keterwakilan perempuan menjadi poin penting yang akan kami teruskan hingga ke seluruh DPD II sebagai bagian dari strategi partai," kata Anike.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Kristofel Ade Widoyo Pangalila, menegaskan bahwa hasil diskusi bersama Bawaslu akan menjadi bahan tindak lanjut bagi pimpinan partai.

"Pertemuan ini akan kami laporkan kepada pimpinan. Catatan mengenai keterwakilan perempuan menjadi perhatian kami agar proses perekrutan dan pembinaan kader perempuan dapat dilakukan lebih awal sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029," ujar Kristofel.

Selain membahas keterwakilan perempuan, diskusi juga mengangkat pentingnya pendidikan politik, pencegahan politik uang, serta penguatan kolaborasi antara Bawaslu dan partai politik dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.