Seminar Nasional Bawaslu Papua Barat Tekankan Pentingnya Data Parpol Akurat untuk Demokrasi Berkualitas

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menggelar Seminar Nasional bertajuk “Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan dan Relevansinya dengan Pelembagaan Tata Kelola Partai Politik yang Baik” secara daring, Rabu (25/2/2026).

Dalam sambutannya, Rahmat Bagja mengapresiasi langkah Bawaslu Papua Barat yang mengangkat isu pemutakhiran data partai politik (parpol) sebagai diskursus penting di tingkat nasional. Ia menilai pembahasan data parpol berkelanjutan masih jarang dikaji secara mendalam, padahal memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi.

“Dulu tidak ada sistem informasi yang berkelanjutan seperti ini. Keberadaan SIPOL menjadi perbaikan sekaligus pengingat bagi kita dalam mengawasi sistem informasi partai politik di Indonesia,” ujar Bagja.

Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak mungkin tegak tanpa partai politik. Karena itu, pengawasan terhadap data dan tata kelola parpol menjadi bagian penting dari tugas penyelenggara pemilu. Menurutnya, semakin baik pendataan, semakin kuat kelembagaan partai dan komunikasi dengan pemilih.

Sementara itu, Elias Idie menegaskan bahwa seminar ini menjadi ruang berbagi pengalaman, pengetahuan, serta praktik empiris terkait pengelolaan data partai politik di internal kelembagaan maupun pada level pemangku kepentingan.

“Secara kelembagaan, proses pemutakhiran data partai politik kita pandang sebagai sarana bagi partai untuk mengelola akuntabilitas internalnya,” ujarnya.

Ia memaparkan empat aspek utama dalam pemutakhiran data parpol, yakni dinamika kepengurusan, keterwakilan perempuan dalam struktur partai, keanggotaan, serta domisili kantor tetap partai. Keempat aspek tersebut menjadi indikator penting dalam memastikan kesiapan partai sebagai peserta pemilu serta langkah mitigasi dini terhadap potensi persoalan menjelang tahapan pemilu.

Dalam seminar ini menghadirkan narasumber dari unsur Bawaslu, akademisi, dan KPU yang membahas berbagai perspektif penguatan tata kelola partai politik.

Nurlaila Muhammad memaparkan kerangka hukum dan strategi pengawasan pemutakhiran data parpol berkelanjutan. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya, kondisi geografis Papua Barat, kepatuhan partai politik, serta kompleksitas integrasi data dan teknologi. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar pemangku kepentingan, edukasi kepada partai politik, serta pelibatan masyarakat dalam verifikasi faktual sebagai bagian dari penguatan pengawasan.

Dari perspektif akademik, Dayanto menjelaskan bahwa pemutakhiran data partai politik berkelanjutan merupakan bagian penting dari upaya pelembagaan partai politik. Ia menguraikan parameter pelembagaan, meliputi stabilitas organisasi, otonomi partai, transparansi tata kelola, serta responsivitas terhadap kepentingan publik. Menurutnya, penguatan kerangka hukum pemutakhiran data parpol hingga tingkat undang-undang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem tersebut.

Sementara itu, Endang Wulansari, perwakilan KPU Papua Barat memaparkan aspek teknis pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), meliputi dasar hukum, tahapan pemutakhiran semesteran, objek data yang diperbarui, serta layanan helpdesk bagi partai politik. Mereka juga menyoroti tantangan implementasi, seperti keterbatasan anggaran sosialisasi, disparitas akses SIPOL di daerah, dan kapasitas teknologi informasi partai politik.

Melalui seminar ini, Bawaslu Papua Barat berharap terbangun konsolidasi bersama untuk memperkuat regulasi, sistem pengawasan, serta tata kelola partai politik yang lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan demi mendukung kualitas demokrasi di Papua Barat maupun secara nasional.