Perkuat Kelembagaan Partai Politik, Bawaslu Papua Barat Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama Partai Garuda

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Bawaslu Provinsi Papua Barat terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan partai politik melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi. Kali ini, Bawaslu Papua Barat melakukan kunjungan ke Kantor DPD Partai Garuda Papua Barat, Rabu (5/8/2026), sebagai bagian dari upaya membangun sinergi dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029.

Hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat, Nurlaila Muhammad, bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Nortbertus, didampingi Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Yuliana Mimi Urus, serta jajaran staf Bawaslu Papua Barat. Kehadiran rombongan diterima oleh Ketua DPD Partai Garuda Papua Barat, Harton Tapilatu, bersama jajaran pengurus partai.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Papua Barat dan Partai Garuda berdiskusi mengenai berbagai aspek persiapan menuju Pemilu 2029, mulai dari penguatan kelembagaan partai, pemutakhiran data kepengurusan, hingga pentingnya membangun komunikasi yang efektif antara penyelenggara pemilu dan partai politik.

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Barat, Yuliana Mimi Urus, menjelaskan bahwa konsolidasi demokrasi tidak hanya menjadi sarana silaturahmi kelembagaan, tetapi juga ruang untuk saling bertukar informasi dan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

"Tujuan kita ke sini yang pertama adalah melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini tujuannya sebenarnya ingin banyak mengetahui feedback atau masukan dari partai terkait praktik-praktik pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, sekaligus mempersiapkan menghadapi Pemilu 2029," ujar Yuliana.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD Partai Garuda Papua Barat, Harton Tapilatu, memaparkan perkembangan konsolidasi internal partainya. Ia menyampaikan bahwa hampir seluruh kepengurusan kabupaten/kota di Papua Barat telah dibenahi, sementara dua daerah masih dalam proses penyelesaian menyusul adanya pergantian kepengurusan.

Harton juga menjelaskan bahwa sistem administrasi Partai Garuda saat ini dikelola secara terpusat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), termasuk proses pembaruan data kepengurusan dan pengunggahan dokumen ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

"Di Garuda, pemutakhiran data tidak dilakukan di daerah. Kami menyiapkan seluruh dokumen dan kebutuhan administrasi, kemudian DPP yang melakukan submit sehingga langsung terintegrasi ke sistem KPU," jelas Harton.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Barat, Nurlaila Muhammad, mengingatkan pentingnya pemutakhiran data kepengurusan dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, data yang selalu diperbarui akan memudahkan proses pengawasan sekaligus membantu partai ketika memasuki tahapan verifikasi administrasi.

"Kenapa pemutakhiran ini penting? Karena itu akan memudahkan pada saat nanti verifikasi administrasi. Kalau tidak dilakukan dari sekarang, nanti ketika tahapan verifikasi dimulai justru akan menyulitkan partai sendiri," kata Nurlaila.

Selain itu, Nurlaila juga mengajak partai politik untuk mulai mempersiapkan seluruh kebutuhan menghadapi Pemilu 2029 sejak dini, termasuk memperkuat struktur organisasi hingga memenuhi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan maupun pencalonan.

"Kerja-kerja partai itu sudah harus dimulai dari sekarang, bukan hanya dalam hal strukturisasi, tetapi juga perekrutan kader, termasuk mempersiapkan keterwakilan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Papua Barat, Nortbertus, menegaskan bahwa kesiapan partai politik menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Ia mengingatkan bahwa tahapan pemilu akan segera dimulai sehingga penguatan organisasi partai perlu dilakukan sejak sekarang.

"Kesiapan teman-teman di partai, terutama terkait struktur organisasi, sangat penting. Kami sebagai pengawas berkewajiban mengingatkan agar seluruh persiapan dilakukan sejak dini sehingga ketika tahapan dimulai semua sudah siap," ujar Nortbertus.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Papua Barat berharap komunikasi dan koordinasi dengan partai politik dapat terus terjalin dengan baik. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu 2029 yang demokratis, berintegritas, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilu.