Rapat Evaluasi P2H, Bawaslu Papua Barat Soroti Pelaksanaan P2P dan Pengawasan PDPB

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Bawaslu Provinsi Papua Barat melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026 serta evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), di Ruang Sidang Bawaslu Papua Barat, Rabu (17/6/2026).

Rapat yang dihadiri Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, Anggota Bawaslu Papua Barat, Menahen J. Sabarofek dan Nurlaila Muhammad, serta jajaran Sekretariat Bawaslu Papua Barat tersebut bertujuan untuk mengukur capaian pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala di lapangan, sekaligus menyusun langkah tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif dan pengawasan data pemilih berkelanjutan.

Membuka rapat, Menahen J. Sabarofek menyampaikan bahwa evaluasi menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program berjalan sekaligus mempersiapkan agenda pengawasan yang akan dilaksanakan pada semester kedua tahun 2026.

"Evaluasi ini penting untuk melihat capaian yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi bahan perbaikan ke depan. Selain penyusunan laporan akhir P2P, kita juga perlu mempersiapkan pengawasan PDPB yang akan menjadi fokus kerja pada semester kedua tahun 2026," ujar Menahen.

Pada kesempatan tersebut, Staf Bawaslu Papua Barat, Benny Ambarita, memaparkan hasil pelaksanaan P2P di seluruh kabupaten se-Papua Barat. Secara umum, program telah berjalan dengan baik dan menjadi salah satu yang lebih awal dilaksanakan dibandingkan sejumlah provinsi lainnya. Benny juga menyampaikan perkembangan penyusunan laporan akhir P2P serta hasil evaluasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang masih memerlukan penguatan di beberapa daerah.

Menanggapi paparan tersebut, Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, menekankan pentingnya melihat praktik-praktik baik yang telah dilakukan sejumlah kabupaten sebagai bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas pengawasan di daerah lain. "Kita perlu melihat apa yang membuat beberapa kabupaten mampu menghasilkan pengawasan yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Dari situ kita bisa menemukan formulasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pengawasan secara merata," kata Elias.

Sementara itu, Nurlaila Muhammad mengingatkan bahwa target pengawasan yang telah ditetapkan harus diikuti dengan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan agar hasil pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan kontribusi terhadap kualitas data pemilih.

"Jika sudah ditetapkan target, maka perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Pengawasan harus terus didorong dan dievaluasi sehingga benar-benar menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan lembaga," ujar Nurlaila.

Melalui rapat ini, Bawaslu Papua Barat berkomitmen memperkuat pelaksanaan P2P dan meningkatkan kualitas pengawasan PDPB sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi data pemilih serta memperkuat fungsi pengawasan kepemiluan di Papua Barat.