Konsolidasi Demokrasi Bersama PDIP, Bawaslu Papua Barat Soroti Kaderisasi dan Keterwakilan Perempuan

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Bawaslu Provinsi Papua Barat melanjutkan agenda Konsolidasi Demokrasi dengan DPD PDI Perjuangan Papua Barat pada Rabu (17/6/2026) di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Papua Barat. Pertemuan ini menjadi ruang diskusi terkait kesiapan partai politik menghadapi Pemilu 2029.

Salah satu fokus pembahasan adalah pemutakhiran data kepengurusan hingga tingkat distrik dan ranting serta pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam struktur partai dan pencalonan legislatif. Selain itu, kedua pihak juga membahas pentingnya penguatan kaderisasi sebagai upaya menyiapkan sumber daya politik yang berkualitas.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Barat, Nurlaila Muhammad, menegaskan bahwa pemenuhan kuota perempuan merupakan ketentuan yang harus dipersiapkan sejak dini oleh partai politik. “Kuota perempuan adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Partai harus lebih dini melakukan perekrutan agar tidak terkendala di tahapan pencalonan,” jelas Nurlaila.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Papua Barat, Menahen J. Sabarofek, mengatakan bahwa kegiatan konsolidasi ini juga menjadi sarana bagi Bawaslu untuk menerima masukan dari partai politik terkait pelaksanaan pengawasan pemilu. “Kami ingin mendengar saran dari partai politik agar pengawasan ke depan lebih efektif. Sinergi ini penting untuk menjaga transparansi dan integritas demokrasi,” ungkap Menahen.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Saul Benny Supit, menyampaikan bahwa keterwakilan perempuan di tingkat kabupaten telah terpenuhi, meski masih terdapat tantangan di tingkat distrik dan ranting, khususnya di wilayah terpencil. Ia menegaskan komitmen partainya untuk terus memperkuat kaderisasi dan pelatihan bagi kader perempuan.

“Struktur partai di tingkat kabupaten sudah memenuhi keterwakilan perempuan, tetapi tantangan masih ada di tingkat distrik dan ranting, terutama di wilayah terpencil. Kami terus memutakhirkan data kepengurusan dan menyiapkan pelatihan khusus bagi kader perempuan. Keterwakilan 30 persen perempuan adalah komitmen yang harus kami penuhi,” ujar Benny.

Selain itu, Saul menekankan bahwa pendidikan politik dan kaderisasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam membentuk kader yang memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas terhadap partai. Menurutnya, proses pembinaan harus dilakukan secara konsisten agar kader yang lahir benar-benar memahami peran dan tanggung jawab politiknya.

“Kami berupaya memberikan pelatihan intensif agar kader memahami peran dan kontribusinya. Kaderisasi sejak dini penting supaya tidak ada kader ‘karbitan’ dan loyalitas terhadap partai tetap terjaga,” tambahnya.

Melalui Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Papua Barat dan PDI Perjuangan Papua Barat sepakat bahwa penguatan kaderisasi, pemenuhan keterwakilan perempuan, dan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mewujudkan proses demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan berkualitas menuju Pemilu 2029.