Lompat ke isi utama

Berita

Menuju Pemilu Inklusif, Bawaslu Papua Barat Dorong Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas

gambar

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan dan Penguatan Kerja Sama dengan Kelompok Penyandang Disabilitas di Kantor Bawaslu Papua Barat, Kamis (19/11/2026).

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pendataan pemilih hingga aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS). Persoalan tersebut menjadi perhatian Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan dan Penguatan Kerja Sama dengan Kelompok Penyandang Disabilitas di Kantor Bawaslu Papua Barat, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang untuk menyampaikan pengalaman sekaligus mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pemilih disabilitas.

Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam setiap aspek kepemiluan. Kesempatan tersebut mencakup hak untuk memilih, menjadi calon anggota legislatif, hingga terlibat sebagai penyelenggara pemilu. "Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama. Karena itu, perlu kita lihat sejauh mana partai politik maupun penyelenggara pemilu telah memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat," ujar Elias.

Elias juga menyoroti pentingnya peningkatan pelibatan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, Bawaslu dan KPU perlu memperkuat sosialisasi serta memastikan lingkungan kepemiluan semakin inklusif. Ia berharap pengaturan mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dapat diperkuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu mendatang.

Dalam pemaparan materi, Anggota Bawaslu Papua Barat sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H), Menahen J. Sabarofek, mengajak peserta mengevaluasi pengalaman Pemilu 2024. Ia menyoroti persoalan pemilih disabilitas yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), keterbatasan akses TPS, serta mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu. "Kami ingin mendengar langsung pengalaman dan masukan dari teman-teman penyandang disabilitas agar persoalan di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut," kata Menahen.

Persoalan aksesibilitas TPS turut disampaikan salah satu peserta kegiatan, Eli Imbiri yang  menyoroti keterbatasan fasilitas TPS dan belum optimalnya pelayanan bagi pemilih disabilitas. Menanggapi hal tersebut, Menahen menyatakan akan meneruskan masukan kepada KPU agar akses dan lingkungan TPS lebih memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

kegiatan

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Papua Barat, Pdt. Shirley F.A. Parinussa, menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi untuk berkontribusi dalam demokrasi. Ia mendorong agar mereka diberi kesempatan menjadi pengawas pemilu, saksi partai politik, maupun calon anggota legislatif. "Jangan melihat kami hanya dari keterbatasan fisik. Penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi," ungkap Shirley.

Perwakilan dari Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Papua Barat, Maria, mengungkapkan persoalan penempatan TPS yang jauh dari domisili pemilih disabilitas. Ia mencontohkan pemilih yang tinggal di Sanggeng, tetapi harus mencoblos di Wosi, serta pengalaman di wilayah Amban, Ayambori, dan Pasir Putih yang menyulitkan pemilih menjangkau TPS. "Kami pernah mengantar pemilih disabilitas ke TPS, tetapi ketika sampai di lokasi, TPS sudah tutup. Jarak yang jauh menjadi kendala bagi mereka untuk menggunakan hak pilih," ungkap Maria.

Maria juga mendorong pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dari kelompok disabilitas serta pendampingan bagi mereka yang belum terakomodasi dalam daftar pemilih. Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Menahen menyampaikan bahwa Bawaslu telah berkoordinasi dengan KPU dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). "Setiap penyandang disabilitas yang memenuhi syarat harus terakomodasi sebagai pemilih. Karena itu, pendataan secara menyeluruh sangat penting agar kebutuhan mereka dapat diperjuangkan," tegas Menahen.

Anggota Bawaslu Papua Barat, Nurlaila Muhammad, turut menekankan pentingnya penguatan kelembagaan PPUAD agar dapat menjalankan fungsi organisasi secara mandiri. Ia mendorong pendataan penyandang disabilitas dilakukan secara terperinci berdasarkan ragam disabilitas, termasuk nama dan alamat tempat tinggal untuk memudahkan koordinasi dengan KPU. "PPUAD perlu memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyandang disabilitas juga harus terus dilibatkan dalam setiap kegiatan Bawaslu agar keberadaan dan aspirasinya semakin didengar," ujar Nurlaila.

Melalui pertemuan tersebut, Bawaslu Papua Barat mendorong penguatan kerja sama dengan kelompok penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi persoalan dan memperbaiki pendataan pemilih. Berbagai masukan terkait aksesibilitas TPS, pendidikan pemilih, dan keterlibatan dalam penyelenggaraan pemilu akan menjadi bahan koordinasi dengan pihak terkait menuju Pemilu 2029. 

kegiatan

 

Penulis : Arunawan
Editor : Humas Bawaslu PB

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle