Jelang Rekapitulasi PDPB, Bawaslu Papua Barat Perkuat Pengawasan Data Pemilih
|
Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat — Bawaslu Provinsi Papua Barat memperkuat pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026 agar tidak berhenti pada kerja administratif, tetapi memastikan setiap perubahan data memiliki dasar faktual. Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengawasan PDPB Triwulan IV Tingkat Kabupaten se-Provinsi Papua Barat pada 17 November 2026, menjelang rekapitulasi tingkat kabupaten dan juga provinsi pada Desember 2026.
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, meminta jajaran mengevaluasi pengawasan PDPB agar tidak sekadar mengikuti proses yang dilakukan KPU. Ia mendorong inovasi dan kreativitas pengawasan, terutama melalui uji petik, karena menurutnya pengawasan tidak boleh hanya bersifat formalistis. “Apakah proses yang kita lakukan pemutakhiran itu masih sebatas kerja-kerja formalistis semata?” kata Elias.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Papua Barat, Menahen J. Sabarofek, meminta seluruh persoalan hasil pengawasan segera diinventarisasi dan ditindaklanjuti sebelum pleno. Ia menegaskan hasil uji petik harus dilengkapi bukti dukung agar dapat menjadi dasar saran perbaikan kepada KPU. “Menjadi penting berkaitan dengan hal-hal yang menjadi inventarisir masalah sekiranya itu kemudian belum terselesaikan,” ujarnya.
Narasumber Akademi Pemilu dan Demokrasi, Anik Sholihatun, menegaskan PDPB bukan sekadar pekerjaan pada masa jeda pemilu, tetapi bagian dari upaya menjaga demokrasi dan hak konstitusional warga. “Sesungguhnya adalah wajah negara untuk memastikan hak konstitusional warga, mereka yang tidak memenuhi syarat tidak tercantum dan mereka yang sudah memenuhi syarat tapi masih tercecer itu tidak boleh lagi,” kata Anik. Menurutnya, Bawaslu harus terus memperkuat strategi dan sinergi agar dapat mengawasi dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, dan sehormat-hormatnya.
Anik juga mendorong pengawasan diperkuat melalui ruang digital dan partisipasi masyarakat, antara lain dengan menghidupkan posko aduan, melakukan uji petik melalui DPT online, serta menghadirkan suara warga dan kelompok rentan dalam konten pengawasan. Ia menilai posko aduan tidak cukup hanya diumumkan melalui media sosial, tetapi harus benar-benar diaktifkan agar masyarakat terdorong melaporkan persoalan data pemilih. “Poskonya jadi seperti pengumuman yang tersesat di lini masa, kesepian sendirian,” ujarnya.
Di lapangan, Manokwari Selatan menemukan 70 data anomali untuk diverifikasi melalui uji petik dan menghimpun 20 data pemilih baru atau potensial dari dua sekolah; Teluk Wondama menemukan sembilan pemilih baru serta delapan pemilih meninggal yang seluruhnya ditindaklanjuti KPU; sementara Teluk Bintuni menemukan delapan data untuk ditindaklanjuti, termasuk enam data yang belum memiliki akta kematian. Pegunungan Arfak melakukan koordinasi dengan KPU, rumah sakit, dan lembaga pendidikan untuk menjaring data pemilih meninggal dan pemilih pemula, sedangkan Manokwari memperoleh 99 data pemilih meninggal dan melalui uji petik menemukan lima pemilih masih tercantum dalam daftar pemilih.
Menurut Anik, data hasil pengawasan perlu dikonsolidasikan dari satu triwulan ke triwulan berikutnya untuk menemukan pola, tren, dan anomali, bukan sekadar direkap. “Analisis ini yang membedakan kerja pengawasan dan kerja rekapitulasinya teman-teman KPU,” katanya. Ia juga meminta seluruh dokumen, surat, foto, dan bukti kegiatan dirapikan serta disimpan sebagai bukti formil pengawasan.
Anik mengingatkan karakteristik data pemilih yang kerap tidak menimbulkan persoalan pada awalnya, tetapi dapat menjadi masalah ketika tahapan pemilu berlangsung. “Daftar pemilih kita itu punya karakteristik yang unik, tenang, tapi membahayakan,” ujarnya, sebelum menegaskan, “Senyap di awal, tetapi gaduh di ujung.” Karena itu, Bawaslu perlu memiliki data pembanding dan analisis sendiri untuk memastikan perubahan jumlah pemilih dapat dijelaskan secara faktual.
Menjelang rekapitulasi PDPB, Bawaslu Papua Barat meminta jajaran kabupaten memperkuat uji petik, koordinasi lintas lembaga, partisipasi publik, serta dokumentasi hasil pengawasan. Anik menutup pemaparannya dengan mengingatkan bahwa PDPB berkaitan langsung dengan hak suara warga. “Satu nama itu satu suara, satu kedaulatan,” tegasnya, seraya mengingatkan agar kerja pemutakhiran tidak justru menjadi penghalang suara rakyat.
Penulis : Arunawan
Editor : Humas Bawaslu PB