Akurasi Data Pemilih Jadi Fokus, Bawaslu dan KPU Papua Barat Soroti Pendataan di Lokasi Khusus dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan
|
Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Bawaslu Provinsi Papua Barat mendorong KPU Papua Barat memperkuat akurasi pemutakhiran data pemilih serta memastikan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya. Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bawaslu dan KPU Papua Barat terkait Pemutakhiran Data Pemilih dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilu di Kantor KPU Papua Barat, Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Anggota KPU Papua Barat, Abdul Muin Salewe, memaparkan bahwa rekapitulasi data pemilih saat ini berjumlah 402.513 orang. Ia juga menyampaikan bahwa data pemilih ganda di Papua Barat telah mencapai nol berdasarkan hasil pemutakhiran per 16 November 2026, meskipun data masih berpotensi berubah mengikuti laporan dan verifikasi terbaru.
Menanggapi pemaparan tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Papua Barat, Menahen J. Sabarofek, menekankan pentingnya koordinasi yang terbuka antara KPU dan Bawaslu agar setiap persoalan data dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti. “Harapan kami itu pokoknya clear. Clear dari aspek penyelenggaraannya, tapi juga dari pengawasannya,” tegas Menahen.
Bawaslu juga mengingatkan agar seluruh masukan, tanggapan, serta tindak lanjut dalam rapat pleno rekapitulasi dicatat secara jelas dalam berita acara. Menurut Menahen, keterbukaan informasi tersebut penting untuk mendukung kerja pengawasan, terutama ketika terdapat data yang perlu diklarifikasi atau belum dapat diterima dalam proses rekapitulasi.
Sementara itu, Abdul Muin menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi KPU adalah pendataan pemilih di lokasi khusus, terutama di sejumlah perusahaan di Kabupaten Teluk Bintuni. Dari tiga perusahaan yang telah disurati, menurutnya, baru LNG Tangguh yang memberikan tanggapan awal berupa titik koordinat dan jumlah pemilih, tetapi data tersebut masih perlu dilengkapi dan disesuaikan; perusahaan lainnya belum menyampaikan data secara tertulis.
Abdul Muin menyebut persoalan tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena berkaitan dengan penyiapan logistik dan kemungkinan perubahan jumlah pekerja akibat sistem rotasi kerja. Ia juga meminta dukungan Bawaslu untuk membantu membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar informasi pemilih di lokasi khusus dapat diperoleh lebih lengkap.
Selain lokasi khusus, pembahasan juga menyoroti pemilih yang berada di luar negeri, mahasiswa, pemilih pemula, serta warga yang mengalami perubahan status administrasi. Abdul Muin menjelaskan bahwa sebagian data pemilih luar negeri yang sebelumnya terindikasi ganda telah diklarifikasi, dan beberapa di antaranya diketahui sedang menempuh pendidikan atau bekerja di luar negeri.
Perhatian terhadap pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas turut disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Barat, Nurlaila Muhammad. Ia menyoroti tantangan akses menuju TPS, khususnya di wilayah kampung, serta mendorong pendataan yang melibatkan komunitas disabilitas agar kebutuhan dan kondisi masing-masing pemilih dapat dikenali dengan lebih baik. Nurlaila juga mengusulkan agar kemungkinan pembentukan TPS khusus bagi penyandang disabilitas dikaji dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Menanggapi usulan tersebut, Abdul Muin menjelaskan bahwa pembentukan TPS khusus perlu memperhatikan ketentuan jumlah pemilih, sebaran daerah pemilihan, serta kebutuhan anggaran dan mobilitas. Ia menyampaikan bahwa pelayanan bagi pemilih disabilitas tetap perlu diperhatikan, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi teknis agar dapat berjalan efektif; salah satu opsi yang dibahas ialah koordinasi pendataan dan dukungan penjemputan bagi pemilih yang membutuhkan.
Melalui koordinasi ini, Bawaslu Papua Barat berharap KPU dapat terus menindaklanjuti berbagai persoalan pemutakhiran data, sementara Bawaslu akan mengawal proses tersebut melalui fungsi pengawasan. Abdul Muin menyampaikan bahwa KPU menetapkan 25 November 2026 sebagai batas penerimaan masukan agar masih tersedia waktu untuk melakukan perbaikan sebelum tahapan rekapitulasi berikutnya.
Penulis : Arunawan
Editor : Humas Bawaslu PB