Mengawal Demokrasi yang Berintegritas, Forum KELADI Bedah Penanganan Pelanggaran Pemilu di Manokwari Selatan

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Bawaslu Provinsi Papua Barat kembali menggelar Forum KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) Seri 15 secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5/2026). Kegiatan ini menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, Gustaf Charles Wanggai, sebagai narasumber dengan tema “Evaluasi dan Proyeksi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Manokwari Selatan”.

Dalam pemaparannya, Gustaf menjelaskan bahwa penanganan pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Manokwari Selatan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan waktu penanganan perkara, kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau, hingga minimnya alat bukti dalam beberapa laporan dugaan pelanggaran.

Ia juga menyoroti perkembangan teknologi informasi yang memunculkan pola-pola pelanggaran baru, khususnya di ruang digital. Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas kampanye dan penyebaran informasi melalui media sosial menjadi tantangan yang semakin kompleks bagi penyelenggara pemilu.

Meski demikian, Gustaf menilai pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024 telah menunjukkan sejumlah capaian positif. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, pemanfaatan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), serta koordinasi yang baik melalui Sentra Gakkumdu menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan.

Selain itu, Kabupaten Manokwari Selatan yang memiliki 127 TPS yang tersebar di enam distrik dan 57 kampung memerlukan strategi pengawasan yang lebih adaptif. Keterbatasan jumlah personel pengawas di tingkat kampung menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian ke depan.

Untuk itu, Gustaf mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu, pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan, serta peningkatan kolaborasi antara Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Penegakan hukum pemilu tidak dapat dilakukan oleh Bawaslu sendiri. Diperlukan sinergi seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan setiap proses pemilu berjalan sesuai aturan," tegas Gustaf.

Melalui Forum KELADI, Bawaslu Provinsi Papua Barat berharap dapat memperluas literasi demokrasi sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam memperkuat pengawasan serta penanganan pelanggaran pemilu di masa mendatang.