Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Papua Barat-PKS Perkuat Sinergi Jelang Pemilihan 2029

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat memperkuat komunikasi dan sinergi kelembagaan bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Papua Barat melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Sekretariat DPW PKS Papua Barat, Rabu (19/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas sejumlah persoalan kepartaian, mulai dari pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan, kesiapan menghadapi tahapan Pemilihan Serentak 2029, keterwakilan perempuan, hingga tantangan dalam membangun kualitas demokrasi.

Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, mengatakan konsolidasi demokrasi merupakan bagian dari upaya Bawaslu membangun komunikasi dengan partai politik sejak masa non-tahapan. Menurutnya, komunikasi lebih awal penting agar berbagai persoalan dapat diidentifikasi dan dimitigasi sebelum tahapan dimulai. “Ini bagian dari upaya sinergi kelembagaan. Kita saling berkomunikasi dan bersilaturahmi, termasuk membahas perubahan regulasi serta persoalan internal kelembagaan partai,” kata Elias.

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Barat, Yuliana Mimi Urus, menekankan pentingnya verifikasi dan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Menurutnya, data kepengurusan perlu disesuaikan dengan kondisi faktual agar dapat menjadi dasar koordinasi antara Bawaslu dan partai politik. “Yang perlu kita tekankan dalam pertemuan-pertemuan kita adalah verifikasi data dan pemutakhiran data secara faktual,” ujar Yuliana.

Anggota Bawaslu Papua Barat, Nurlaila Muhammad, yang menangani pemutakhiran data partai politik, turut meminta informasi terkait kepengurusan PKS di sejumlah kabupaten yang masih memerlukan pembaruan. Data yang valid, kata Nurlaila, dibutuhkan agar koordinasi dapat berjalan hingga jajaran tingkat kabupaten. “Dengan kami mempunyai data yang cukup dan valid, kami bisa menyampaikan kepada jajaran di bawah untuk kemudian berkoordinasi dan bersilaturahmi dengan pengurus di tingkat kabupaten,” jelasnya.

Nurlaila menambahkan, konsolidasi demokrasi juga dilakukan sebagai langkah mempersiapkan partai politik sejak dini agar persoalan administrasi maupun keanggotaan tidak kembali muncul ketika tahapan telah berlangsung. “Ini untuk mempersiapkan partai sejak dini, sehingga kita tidak mengulang lagi persoalan ketika ada pihak yang saling mengklaim karena terdaftar di partai yang berbeda. Kita ingin meminimalisir hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan untuk 2029,” katanya.

Ketua DPW PKS Papua Barat, Imam Muslih, menyambut baik konsolidasi yang dilakukan Bawaslu Papua Barat. Ia mengatakan PKS terus melakukan pembenahan internal, termasuk dalam kepengurusan, pemutakhiran data, kaderisasi, dan persiapan menghadapi agenda politik mendatang.

Terkait keterwakilan perempuan, Imam mengatakan PKS telah menerapkan ketentuan minimal 30 persen perempuan dalam kepengurusan. Bahkan dalam proses pencalonan, partai menyiapkan kandidat lebih dari jumlah yang dipersyaratkan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika politik. “Kalau memenuhi 30%, alhamdulillah sampai saat ini kami tetap menjaga itu. Baik yang di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten,” katanya.

Dalam diskusi tersebut, Bawaslu Papua Barat dan PKS juga membahas pendidikan politik masyarakat, meningkatnya biaya politik serta pentingnya kaderisasi dan penguatan kapasitas calon, termasuk kader perempuan dan generasi muda. Imam mengatakan PKS terus melakukan edukasi kepada anggota sekaligus menyiapkan kader yang memiliki kapasitas, jaringan dan kesiapan menghadapi kompetisi politik.

Elias berharap konsolidasi demokrasi tidak berhenti pada pertemuan tersebut, tetapi dilanjutkan melalui komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan, terutama untuk mengantisipasi berbagai persoalan sebelum memasuki tahapan Pemilihan Serentak 2029. “Kalau ada persoalan, kita bisa mitigasi dari sekarang. Kenapa harus menunggu di hari-hari tahapan kalau bisa kita antisipasi lebih awal,” tegas Elias. Konsolidasi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun proses demokrasi yang lebih tertib, transparan, dan berkualitas di Papua Barat.