Jaga Demokrasi Papua Barat, Bawaslu Papua Barat dan Polda Perkuat Sinergi Pengawasan dan Keamanan

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat - Bawaslu Provinsi Papua Barat bersama Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat memperkuat sinergi dalam mendeteksi dini dan mencegah potensi kerawanan Pemilu 2029. Komitmen tersebut dibahas dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Markas Polda Papua Barat, Kamis (22/10/2026), dengan fokus pada refleksi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 serta penguatan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan kerawanan menuju Pemilu 2029.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Elias Idie bersama anggota dan jajaran sekretariat Bawaslu Papua Barat. Polda Papua Barat diwakili Kapolda Papua Barat Irjen. Pol. Alfred Papare, S.I.K., bersama jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Elias Idie menyampaikan apresiasi kepada Polda Papua Barat atas dukungan pengamanan selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024. Dukungan tersebut mencakup pengamanan fisik, pengamanan logistik, serta pengawalan pribadi (walpri) yang turut membantu menjaga keamanan dan kelancaran tahapan demokrasi di Papua Barat.

“Kami mengapresiasi dukungan Polda Papua Barat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, khususnya dalam pengamanan fisik, pengamanan logistik, serta pengawalan yang diberikan. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran seluruh tahapan demokrasi di Papua Barat,” ungkap Elias.

Ia menegaskan bahwa koordinasi antara Bawaslu dan kepolisian perlu terus diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, sinergi antarlembaga tidak hanya diperlukan ketika tahapan Pemilu berlangsung, tetapi juga melalui upaya deteksi dini dan pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Elias juga berharap hubungan baik dan tali silaturahmi antara Bawaslu dan Polda Papua Barat dapat terus terjaga. Ia menyampaikan bahwa periode kepemimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat akan berakhir pada 2027. Karena itu, keberlanjutan komunikasi dan kerja sama antarlembaga diharapkan tetap terpelihara untuk mendukung pengawasan Pemilu dan penguatan demokrasi di Papua Barat.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat Irjen. Pol. Alfred Papare, S.I.K., menyampaikan apresiasi atas kerja Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Menurutnya, penyelenggaraan demokrasi yang telah berlangsung menghasilkan pemimpin daerah, termasuk Gubernur Papua Barat dan para bupati.

“Atas nama Polda Papua Barat, kami mengapresiasi kerja Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan hingga menghasilkan pemimpin daerah. Pelaksanaan yang telah berjalan dengan baik ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran agar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada masa mendatang dapat berlangsung lebih baik,” ujar Alfred.

Refleksi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 menjadi salah satu pijakan untuk mempersiapkan Pemilu 2029. Pengalaman dari penyelenggaraan sebelumnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi kerawanan, memperkuat langkah pencegahan, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu tahapan Pemilu.

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu dan Polda Papua Barat diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam pertukaran informasi, deteksi dini, pencegahan, serta penanganan potensi kerawanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Koordinasi yang efektif diperlukan agar potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak awal dan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sinergi kedua lembaga diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan mendukung penyelenggaraan Pemilu yang aman, tertib, dan berintegritas. Dengan memperkuat kerja sama sejak dini, Bawaslu dan Polda Papua Barat berkomitmen mendukung terciptanya proses demokrasi yang semakin berkualitas menuju Pemilu 2029 di Papua Barat.