Ratna Dewi Pettalolo Tekankan Integritas dan Etika Penyelenggara Pemilu di Papua Barat

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Ratna Dewi Pettalolo, menekankan pentingnya integritas, kepatuhan terhadap kode etik, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya, pemilu yang jujur dan adil harus didukung oleh penyelenggara yang menjunjung tinggi prinsip yang sama. Pesan tersebut disampaikan dalam sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan tersebut diikuti pimpinan dan jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat serta perwakilan Bawaslu Kabupaten Manokwari dan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak. Sosialisasi ini menjadi kesempatan untuk memperkuat pemahaman mengenai standar etik sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas pengawasan agar berjalan sesuai ketentuan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kalau pemilunya mau jujur dan adil, penyelenggaranya juga harus jujur dan adil,” tegas Ratna. Ia menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perlu berjalan beriringan dengan ketaatan pada kode etik dan pedoman perilaku. Dengan demikian, penyelenggara tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi juga memastikan setiap tindakan dan keputusan mencerminkan kejujuran serta keadilan.

Ratna menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, penanganan perkara etik oleh DKPP tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi kepada penyelenggara yang terbukti melanggar, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Karena itu, setiap jajaran perlu memahami bahwa perilaku dan keputusan penyelenggara dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap proses demokrasi.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Ratna mendorong Bawaslu untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan tidak terpaku pada rutinitas. Ia mengingatkan bahwa pengawasan harus mampu mengidentifikasi persoalan secara cermat serta menjadi dasar bagi perbaikan pelaksanaan tugas berikutnya. “Mengawasi itu tidak sekadar datang, lihat, catat. Tentu perlu ada peningkatan kualitas terhadap pengawasan kita,” ujarnya.

Ia juga meminta jajaran Bawaslu memanfaatkan masa di luar tahapan pemilu untuk meningkatkan kapasitas melalui diskusi rutin, evaluasi internal, dan pengembangan inovasi pengawasan. Dokumentasi hasil pengawasan, termasuk melalui pengelolaan data secara digital, dapat dimanfaatkan untuk memetakan pola pelanggaran dan menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ratna mengingatkan, “Kalau kita tidak melakukan evaluasi, maka proses ke depan akan sama seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya.”

Selain meningkatkan kualitas pengawasan, Ratna menekankan pentingnya menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan kewenangan, termasuk dari potensi intervensi pihak luar. Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga etika berlaku bagi seluruh unsur kelembagaan, baik anggota Bawaslu maupun jajaran sekretariat, termasuk aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Di rumah besar ini, di rumah besar Bawaslu, mari kita saling mengingatkan,” katanya, seraya mendorong terciptanya lingkungan kerja yang profesional dan saling mengoreksi.

Dalam kesempatan tersebut, Ratna turut menyampaikan catatan positif mengenai perkembangan penyelenggaraan pemilu di Tanah Papua. Ia menilai konflik horizontal antara peserta pemilu maupun antara peserta dan penyelenggara cenderung lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Perkembangan tersebut menjadi hal positif yang perlu dipertahankan melalui penguatan integritas, kepatuhan terhadap aturan, dan peningkatan kualitas kerja seluruh penyelenggara.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie, menyambut baik sosialisasi tersebut dan mengapresiasi kehadiran Ratna untuk berbagi pengalaman serta memberikan penguatan kepada jajaran Bawaslu. “Bagi saya ini Ibu kembali ke rumah,” ujar Elias, merujuk pada perjalanan pengabdian Ratna yang pernah menjadi bagian dari Bawaslu sebelum bertugas sebagai anggota DKPP RI.

Elias juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan dinamika dan kondisi nyata di daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pengawasan. Ia mengajak jajaran yang hadir untuk menyampaikan persoalan, saran, dan masukan sebagai bahan perbaikan ke depan. Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Provinsi Papua Barat diharapkan semakin memperkuat penerapan kode etik, menjaga kemandirian, serta meningkatkan profesionalisme guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.