Forum Keladi Seri Kelima: Strategi Tingkatkan Kualitas Politisi Perempuan di Papua Barat

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Bawaslu Provinsi Papua Barat menggelar Forum Keladi (Kelas Literasi Demokrasi), seri kelima dengan tema “Peran Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilu di Daerah: Upaya Melahirkan Politisi Perempuan yang Berkualitas” pada Jumat, 6 Maret 2026. Kegiatan berlangsung melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung di kanal YouTube resmi Bawaslu Papua Barat

Forum ini dibuka dan dipantik oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie, yang menekankan pentingnya kualitas diskusi dan evaluasi berkelanjutan. “Kita berharap forum ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar memberi pemahaman mendalam tentang tantangan pengawasan pemilu, khususnya terkait keterlibatan perempuan,” ujar Elias. Ia menambahkan bahwa isu aktual, data, dan studi kasus lokal perlu lebih ditonjolkan dalam seri-seri berikutnya agar forum literasi demokrasi semakin efektif.

Diskusi dipandu oleh Ali Kwaikamtelat, Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, dan menghadirkan Supiah Tokomadoran, Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai narasumber. Supiah memaparkan strategi Bawaslu dalam mendorong partisipasi perempuan, termasuk memastikan kuota yang ditetapkan regulasi diikuti secara serius, membuka ruang aman bagi perempuan sebagai pemilih, saksi, atau pengawas, serta mendorong pendidikan politik internal partai. Ia menekankan bahwa keberhasilan keterwakilan perempuan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga implementasi, kultur, dan penguatan kapasitas calon Perempuan.

Selama sesi tanya jawab, peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait hambatan struktural, budaya patriarki, dan perlunya koordinasi lebih efektif antara Bawaslu, KPU, dan organisasi perempuan. Forum ini menekankan pentingnya pengkaderan dan pendidikan politik bagi calon perempuan agar partisipasi mereka tidak hanya sekadar memenuhi kuota, tetapi juga menghasilkan politisi yang berkualitas dan mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan di tingkat legislatif.

Dalam penutup, Elias Idie menegaskan perlunya kolaborasi semua pihak untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam politik. “Keterlibatan perempuan bukan sekadar angka atau kuota, tetapi bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kita harus memastikan perempuan Papua Barat punya ruang dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi,” ujarnya