Ciptakan Pengelolaan Keuangan Yang Baik, Bawaslu Papua Barat Gelar Bimtek Bagi Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya

Kota Sorong, Bawaslu Provinsi Papua Barat-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan yang ditujukan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 4 hingga 6 Agustus 2024 bertempat di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong. Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pengelola keuangan di Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan  bimtek ini merupakan lanjutan dari kegiatan evaluasi pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan pada hari sebelumnya. Peserta Bimtek terdiri dari bendahara, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Felipus Cornelius Boling dalam sambutannya saat pembukaan kegiatan mengatakan bahwa seluruh jajaran harus memahami secara mendalam terkait pengelolaan keuangan. Ia juga berhadap segala hal yang berkaitan dengan infrastruktur dan kepegawaian dapat segera terpenuhi agar dapat menjalankan tugas-tugas kesekretariatan dengan baik. “Kita semua berharap akan (bekerja) bersama secara baik dan tidak ada hambatan-hambatan kedepannya” ungkapnya. Provinsi Papua Barat Daya sendiri merupakan salah satu dari 4 Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru terbentuk di wilayah Papua. Dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bawaslu Papua Barat Daya telah menjalankan tugas terkait kepegawaiannya sendiri namun untuk pengelolaan keuangan masih menyatu pada Sekretariat Bawaslu Papua Barat sebagai satuan kerja (satker) induk. Pada kesempatan yang sama, Kasek Bawaslu Provinsi Papua Barat, Benediktus Wahon dalam sambutannya saat membuka kegiatan mekekankan terkait pentingnya penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam implementasi penggunaan anggaran karena ini akan mempermudah pengelolaan anggaran yang dilakukan. “RPD merukakan guidence yang baik dalam implementasi anggaran, RPD memudahkan kita dalam menggunakan anggaran sehingga segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dapat menjadi lebih terukur dan efisien” terangnya. Dalam kegiatan ini, peserta mempresentasikan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun. RPD tersebut kemudian direview secara langsung oleh Benediktus Wahon. Beliau memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk memastikan RPD yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. "Presentasi RPD ini penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana dilakukan secara tepat dan efisien," pungkasnya. Benediktus dalam arahannya saat menutup kegiatan mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota baik itu di Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Penulis   : Awan Editor    : Humas Bawaslu PB