Bawaslu Papua Barat Matangkan Program P2P Lewat Rakor dan Training of Fasilitator

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Bawaslu Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Rapat Koordinasi dan Training of Fasilitator Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 secara daring, Rabu (13/5/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bawaslu kabupaten se-Papua Barat, mulai dari pimpinan, sekretariat, hingga staf divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H).

Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, Menahen J. Sabarofek selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Dalam arahannya, Menahen menegaskan bahwa pelatihan fasilitator menjadi langkah penting dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional Bawaslu, khususnya Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).

Menurutnya, kegiatan Training of Fasilitator bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia Bawaslu agar mampu menjadi fasilitator yang efektif dalam memberikan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif kepada masyarakat.

“Training of Trainers ini menjadi kegiatan penting bagi kita dalam rangka menyukseskan seluruh program strategis nasional, khususnya Pendidikan Pengawas Partisipatif di Papua Barat,” ujar Menahen.

Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan P2P di Papua Barat merupakan tindak lanjut dari kegiatan kick off nasional yang telah dibuka oleh Koordinator Divisi P2H Bawaslu RI, Lolly Suhenty pada 12 Mei 2026.

Menahen menjelaskan, dalam waktu dekat program P2P akan dilaksanakan di tujuh kabupaten di Papua Barat. Karena itu, para fasilitator diharapkan mampu memahami metode pembelajaran, teknik fasilitasi, hingga strategi membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan demokrasi.

Selain penguatan materi, kegiatan ini juga menjadi ruang koordinasi antarjajaran Bawaslu di Papua Barat dalam menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif di daerah masing-masing.

“Harapan kami, teman-teman fasilitator dapat menjadi penggerak pengawasan partisipatif di daerah, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kualitas demokrasi dan pemilu yang berintegritas,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Papua Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan di Papua Barat.