Bawaslu Papua Barat dan Kodam XVIII/Kasuari Bangun Sinergi untuk Pemilu 2029 yang Aman dan Berintegritas

MANOKWARI, BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat bersama Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari memperkuat sinergi pengawasan dan pencegahan kerawanan pemilu melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Manokwari, Senin (26/10/2026). Pertemuan ini membahas evaluasi Pemilu dan Pemilihan 2024, validitas data pemilih, dinamika sosial-politik, serta kesiapan menghadapi Pemilu 2029 guna mewujudkan proses demokrasi yang aman, berintegritas, dan kondusif di Papua Barat.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie, menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun koordinasi dengan pemangku kepentingan, khususnya TNI, dalam mengantisipasi potensi kerawanan pemilu sejak dini. “Konsolidasi demokrasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mengantisipasi potensi kerawanan pemilu sejak dini. Kami berharap koordinasi dengan Kodam XVIII/Kasuari terus terjalin demi mewujudkan Pemilu 2029 yang aman dan berintegritas,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 sebagai bahan evaluasi dalam mempersiapkan pengawasan pemilu mendatang.

Salah satu isu utama yang dibahas ialah akurasi dan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), terutama berkaitan dengan perubahan status warga sipil menjadi prajurit TNI aktif maupun prajurit yang memasuki masa purnatugas. Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Papua Barat, Menahen J. Sabarofek, mendorong penguatan koordinasi dan pertukaran informasi dengan Kodam XVIII/Kasuari untuk mendukung proses verifikasi data. “Akurasi data pemilih merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Karena itu, diperlukan koordinasi antarlembaga agar data pemilih sesuai dengan status kependudukan dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, menjelaskan aspek status keanggotaan TNI, termasuk proses pendidikan, pelantikan, dan purnatugas, yang berkaitan dengan hak pilih. Ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas TNI dalam penyelenggaraan pemilu serta memperjelas status personel berdasarkan ketentuan yang berlaku. “Koordinasi dan komunikasi antarlembaga perlu terus diperkuat dalam mempersiapkan Pemilu 2029. Kodam XVIII/Kasuari siap berkoordinasi dengan Bawaslu dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung situasi yang aman dan kondusif selama penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Forum konsolidasi juga menyoroti persoalan akurasi daftar pemilih tetap (DPT), khususnya berdasarkan pengalaman di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari. Menanggapi pertanyaan J. Lumban Toruan dari jajaran Kodam mengenai ketidaksesuaian data pemilih dengan kondisi kependudukan, Menahen J. Sabarofek menjelaskan bahwa Bawaslu Papua Barat sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi perbaikan data pemilih di Kabupaten Pegunungan Arfak. Pembahasan tersebut menegaskan perlunya pencocokan data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan serta pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih.

Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, Nurlaila Muhammad, turut mendorong keterlibatan Kodam XVIII/Kasuari dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai bagian dari upaya pencegahan potensi kerawanan sosial-politik. “Pemetaan kerawanan pemilu membutuhkan perspektif dan masukan dari berbagai pihak. Kami berharap Kodam XVIII/Kasuari dapat berkontribusi melalui koordinasi dan pertukaran informasi, sehingga upaya pencegahan kerawanan menuju Pemilu 2029 dapat dipersiapkan dengan lebih baik,” ujarnya. Dalam diskusi tersebut, pengalaman penanganan dugaan pelanggaran pada Pemilu 2024 juga menjadi bahan refleksi, termasuk tantangan pembuktian dan koordinasi dalam penanganan perkara.

Selain persoalan teknis pengawasan, konsolidasi membahas dinamika keterwakilan politik orang asli Papua (OAP) di lembaga legislatif. Bawaslu Papua Barat menilai persoalan hak politik dan keterwakilan OAP perlu menjadi perhatian bersama dengan melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat dan pemerintah daerah. Dialog antarlembaga diharapkan menjadi ruang untuk membahas aspirasi masyarakat adat secara konstruktif, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga stabilitas sosial-politik di Papua Barat.

Penguatan keamanan pengawasan dan distribusi logistik pemilu di wilayah rawan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Elias Idie berharap koordinasi dengan TNI dan Polri dapat diperkuat, terutama untuk mengantisipasi tantangan keamanan dan geografis dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Pangdam XVIII/Kasuari menyatakan kesediaannya untuk terus berkoordinasi dengan Bawaslu dan lembaga terkait. Pertemuan lanjutan yang melibatkan KPU, Polda, MRP, dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat menjadi forum bersama untuk merumuskan langkah strategis yang selanjutnya dikomunikasikan kepada Gubernur Papua Barat.

Melalui Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Papua Barat dan Kodam XVIII/Kasuari menegaskan pentingnya komunikasi berkelanjutan, pertukaran informasi, serta koordinasi lintas lembaga dalam memperkuat pengawasan pemilu. Hasil diskusi akan menjadi bahan tindak lanjut untuk pemetaan kerawanan, peningkatan kualitas data pemilih, dan penguatan dukungan keamanan bagi penyelenggaraan pemilu. Sinergi tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pelaksanaan Pemilu 2029 yang aman, tertib, partisipatif, dan berintegritas, sekaligus mendukung perlindungan hak politik masyarakat di Papua Barat.