Bangun Demokrasi Berkualitas, Bawaslu Papua Barat Konsolidasi dengan DPW PPP

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat memperkuat komunikasi kelembagaan dengan partai politik melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Barat di kantor sekretariat DPW PPP, Rabu (02/09/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota Bawaslu Papua Barat yang juga Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Nurlaila Muhammad, serta Sekretaris DPW PPP Papua Barat, H. Asri, bersama jajaran pengurus partai. Pertemuan ini membahas sejumlah hal strategis, mulai dari pemutakhiran data kepengurusan partai, pengelolaan SIPOL, hingga kesiapan menghadapi tahapan pemilu.

Nurlaila Muhammad mengatakan, pemutakhiran data kepengurusan partai politik menjadi hal penting untuk memastikan koordinasi antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu berjalan efektif. Menurutnya, data yang tidak diperbarui dapat menyulitkan komunikasi hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan.

“Ketika ada informasi penting terkait kepemiluan, jajaran kami di tingkat bawah harus mengetahui siapa pengurus partai dan di mana kantor partainya. Karena itu pemutakhiran data sangat penting dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Nurlaila.

Dalam kesempatan tersebut, Nurlaila juga menyoroti pentingnya kesiapan partai politik dalam menghadapi tahapan pemilu mendatang, termasuk memastikan struktur organisasi dan administrasi partai telah berjalan dengan baik.

Sekretaris DPW PPP Papua Barat, H. Asri, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bawaslu Papua Barat. Ia menjelaskan bahwa PPP telah menyelesaikan pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tujuh kabupaten di Papua Barat.

“Dari tujuh kabupaten sudah rampung semua kepengurusannya. SK juga sudah selesai, tinggal diserahkan kepada teman-teman di kabupaten,” kata H. Asri.

Terkait pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), H. Asri mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala karena akses pengelolaan sistem masih terpusat di tingkat pusat partai. Menurutnya, pengurus daerah membutuhkan ruang akses agar proses pembaruan data dapat dilakukan lebih cepat.

Selain membahas administrasi kepartaian, Bawaslu Papua Barat juga mendorong PPP untuk mempersiapkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Nurlaila mengingatkan bahwa persiapan calon perempuan perlu dilakukan jauh sebelum tahapan pencalonan dimulai.

“Yang dipersiapkan bukan hanya 30 persen keterwakilan perempuan, tetapi idealnya 35 sampai 40 persen. Karena dalam prosesnya bisa saja ada yang mundur atau berhalangan, sehingga partai harus memiliki kesiapan sejak awal,” jelas Nurlaila.

Sementara itu, H. Asri menegaskan PPP memiliki komitmen terhadap keterwakilan perempuan dalam politik. Ia menyebutkan bahwa pada Pemilu 2024, PPP telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. Melalui konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Papua Barat berharap kerja sama dengan partai politik semakin kuat untuk menciptakan proses demokrasi yang transparan, tertib, dan berkualitas di Papua Barat.