Perkuat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Papua Barat Bahas Persiapan Kegiatan P2P

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat — Bawaslu Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) bersama Bawaslu kabupaten se-Provinsi Papua Barat secara daring melalui Zoom, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program penguatan pengawasan partisipatif di seluruh wilayah Papua Barat.

Rapat berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh diskusi. Jajaran pimpinan dan staf dari tujuh kabupaten saling berbagi kondisi di lapangan, sekaligus menyamakan persepsi terkait pelaksanaan P2P yang akan segera dilaksanakan di masing-masing daerah. 

Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie, menegaskan bahwa masa non-tahapan bukan berarti kerja-kerja pengawasan ikut berhenti. Justru, menurutnya, ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat fondasi pengawasan melalui pelibatan masyarakat.

“Pengawasan tidak boleh berhenti hanya karena tidak ada tahapan. Kita harus tetap hadir dan memastikan masyarakat ikut mengambil peran dalam mengawal demokrasi,” tegas Elias. 

Ia juga menambahkan bahwa program P2P menjadi salah satu instrumen penting untuk menumbuhkan kesadaran publik, sekaligus membangun keberanian masyarakat dalam menyampaikan informasi maupun potensi pelanggaran pemilu.

Sejalan dengan itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H) Bawaslu Provinsi Papua Barat, Menahen J. Sabarofek, mengingatkan agar seluruh jajaran kabupaten mempersiapkan pelaksanaan P2P dengan baik dan terencana.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu menghadirkan peserta yang tepat dan memastikan mereka benar-benar memahami peran pengawasan. P2P ini harus berdampak, bukan sekadar kegiatan,” ujar Menahen.

Ia juga menekankan pentingnya keberagaman peserta, mulai dari pemilih pemula, organisasi masyarakat, hingga kelompok perempuan dan kelompok rentan, agar semangat pengawasan partisipatif dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain membahas P2P, rapat juga menyinggung evaluasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) triwulan pertama. Beberapa kabupaten masih menghadapi kendala dalam pengumpulan data, sehingga diminta untuk segera menuntaskan laporan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Papua Barat berkomitmen memperkuat koordinasi dan memastikan pelaksanaan P2P berjalan optimal di setiap daerah, sebagai bagian dari upaya membangun pengawasan pemilu yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.