Pastikan Hak Pilih Warga Terlindungi, Bawaslu Papua Barat Bahas Hasil Pengawasan PDPB TW III

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Triwulan III Tingkat Kabupaten se-Provinsi Papua Barat secara daring pada Selasa, 6 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi bersama untuk melihat perkembangan pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan jajaran Bawaslu Kabupaten, sekaligus mengidentifikasi berbagai catatan dan kendala dalam pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, jajaran sekretariat, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Barat bersama koordinator divisi yang membidangi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H). Melalui pertemuan virtual ini, masing-masing kabupaten diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan Triwulan III, termasuk proses pengawasan, metode yang digunakan, hingga tindak lanjut terhadap temuan atau catatan hasil pengawasan.

Kegiatan diawali dengan sambutan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Papua Barat, Menahen J. Sabarofek. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan bagian penting dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan DPB yang telah dilakukan oleh jajaran kabupaten. Ia meminta agar setiap hasil pengawasan tidak hanya dilihat dari sisi angka atau laporan akhir, tetapi juga dari proses yang dilakukan oleh pengawas di lapangan.

“Data yang sudah ada perlu kita lihat kembali prosesnya. Kita perlu mengetahui bagaimana teman-teman di kabupaten melakukan pengawasan, baik melalui metode uji petik maupun hasil pengawasan yang dilakukan sebelum pleno PDPB,” ujar Menahen.

Usai penyampaian sambutan, rapat dilanjutkan dengan pemaparan hasil pengawasan dari masing-masing Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Barat. Dalam sesi tersebut, jajaran kabupaten menyampaikan perkembangan pengawasan PDPB Triwulan III, mulai dari pencermatan data pemilih, pelaksanaan uji petik, koordinasi dengan penyelenggara teknis pemilu, hingga berbagai kendala yang ditemukan dalam proses pengawasan.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah isu menjadi perhatian bersama, di antaranya pemutakhiran data pemilih yang meninggal dunia, perubahan status pemilih, pemilih pindah domisili, serta upaya memastikan pemilih pemula dapat terakomodasi dalam daftar pemilih. Setiap catatan hasil pengawasan kemudian dibahas untuk melihat langkah tindak lanjut dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pihak terkait.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Elias Idie dalam arahannya memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah mengikuti kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi ruang penting untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi antarjajaran dalam menjalankan tugas pengawasan.

Menurut Elias, setiap proses pengawasan yang dilakukan harus memiliki dasar dan dokumentasi yang jelas. Ia menekankan bahwa hasil pengawasan bukan hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam memastikan data pemilih yang akurat dan mutakhir.

“Forum ini menjadi ruang bagi kita untuk berdiskusi bersama. Kita ingin melihat bagaimana proses pengawasan yang dilakukan, mulai dari uji petik hingga catatan-catatan pengawasan yang telah disampaikan sebelum pelaksanaan pleno,” kata Elias Idie.

Menutup kegiatan, Elias Idie berharap seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas laporan hasil pengawasan, serta memastikan setiap rekomendasi perbaikan dapat dikawal dengan baik. Melalui Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Triwulan III ini, Bawaslu Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan demi terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berintegritas.