Menguatkan Demokrasi Substantif: Forum KELADI Soroti Keadilan Pemilu di Tanah Papua

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Bawaslu Provinsi Papua Barat kembali menggelar Forum KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) sebagai ruang diskusi dan penguatan pemahaman publik terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (13/2/2026) ini mengangkat tema “Konsolidasi Demokrasi dan Tantangan Penegakan Keadilan Pemilu di Tanah Papua.”

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa literasi demokrasi menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Tantangan demokrasi di Tanah Papua, menurutnya, membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat sipil, agar nilai-nilai keadilan, integritas, dan transparansi tetap terjaga.

“Literasi demokrasi penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam mengawal pemilu. Tantangan di Tanah Papua harus dijawab dengan kolaborasi semua pihak agar keadilan dan integritas tetap terjaga,” tegas Elias.

Sebelum sesi pemaparan materi, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, Norbertus, selaku pemantik diskusi menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi di Papua membutuhkan refleksi kritis terhadap praktik kepemiluan yang telah berjalan. Ia mendorong agar forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi normatif, tetapi juga ruang evaluasi terhadap tantangan riil penegakan hukum pemilu di daerah.

Forum ini menghadirkan Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak, Arifin Takamokan, sebagai narasumber; serta Anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak, Siofanus Irfam Kareth, sebagai moderator.

Dalam pemaparannya, Arifin Takamokan menjelaskan bahwa demokrasi secara normatif merupakan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan bersama, sedangkan secara empirik merupakan mekanisme kompetisi politik untuk memperebutkan suara rakyat. Ia menilai bahwa meskipun demokrasi Indonesia telah berjalan secara prosedural, tantangan substantif masih kuat, seperti pengaruh oligarki, patronase elit lokal, lemahnya supremasi hukum, dan menurunnya kepercayaan publik.

Lebih lanjut, Arifin memaparkan bahwa konsolidasi demokrasi membutuhkan penguatan masyarakat sipil, netralitas aparatur negara, sistem politik yang inklusif, serta penegakan hukum yang konsisten. Di Tanah Papua, tantangan penegakan keadilan pemilu dihadapkan pada persoalan legitimasi politik, dominasi elit lokal, serta kompleksitas regulasi dan penanganan pelanggaran pemilu.

Diskusi berlangsung interaktif dan menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi memerlukan komitmen kolektif seluruh elemen bangsa guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Melalui Forum KELADI, Bawaslu Papua Barat berharap literasi demokrasi terus tumbuh sebagai bagian dari upaya kolektif mewujudkan keadilan pemilu dan penguatan demokrasi di Tanah Papua.