Konsolidasi Demokrasi Bersama Partai Demokrat, Bawaslu Papua Barat Dorong Kesiapan Partai Hadapi Tahapan Pemilu

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Bawaslu Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat di Kantor DPD Partai Demokrat Papua Barat, Rabu (24/6/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat komunikasi dan membahas berbagai isu strategis terkait kesiapan partai politik menghadapi tahapan pemilu mendatang.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, Anggota Bawaslu Papua Barat, Nurlaila Muhammad, beserta jajaran sekretariat. Dari Partai Demokrat Papua Barat hadir Wakil Sekretaris DPD, Moh. Amin Ridwan, Wakil Bendahara DPD, Olfiane Wilar, dan Kepala Balitbang-Da DPD, Yohanis Edong Rumissing.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Papua Barat menyampaikan sejumlah catatan hasil pengawasan pada tahapan pemilu sebelumnya, khususnya terkait kesiapan administrasi kepartaian, pengelolaan dokumen kepengurusan, serta potensi kendala yang dapat muncul pada tahapan verifikasi partai politik.

Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, menegaskan bahwa komunikasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik perlu terus dibangun agar berbagai persoalan dapat diantisipasi sejak dini.

“Tujuan kami hanya satu, yaitu membangun komunikasi dan menyampaikan berbagai catatan yang kami temukan pada tahapan sebelumnya. Kami tidak ingin persoalan baru dibahas ketika sudah masuk tahapan dan waktunya terbatas. Karena itu, lebih baik didiskusikan sejak sekarang agar dapat diantisipasi bersama,” ujar Elias.

Selain aspek administrasi, Bawaslu juga menyoroti pentingnya pemenuhan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan maupun pencalonan. Anggota Bawaslu Papua Barat, Nurlaila Muhammad, menilai kaderisasi perempuan perlu dipersiapkan lebih awal agar partai memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan kader yang memenuhi syarat dan siap berkompetisi.

“Pemenuhan keterwakilan perempuan perlu menjadi perhatian sejak sekarang. Pengalaman pada tahapan sebelumnya menunjukkan bahwa proses mencari dan menyiapkan kader perempuan membutuhkan waktu dan strategi yang matang. Karena itu, persiapannya tidak bisa dilakukan secara instan,” kata Nurlaila.

Menanggapi masukan tersebut, Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua Barat, Moh. Amin Ridwan, mengapresiasi upaya Bawaslu yang terus membangun komunikasi dengan partai politik sebagai bagian dari penguatan demokrasi.

“Beberapa persoalan administrasi memang masih menjadi perhatian kami, terutama terkait penyesuaian dokumen kepengurusan dan data yang tersimpan dalam sistem. Karena itu kami menyambut baik diskusi bersama Bawaslu agar berbagai hal yang berpotensi menjadi kendala pada tahapan pemilu dapat diantisipasi sejak dini,” ujar Moh. Amin Ridwan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Papua Barat berharap sinergi dengan partai politik terus terjaga sehingga seluruh tahapan pemilu dapat berlangsung secara tertib, partisipatif, dan berintegritas.