Konsolidasi Demokrasi Bersama Partai Buruh, Bawaslu Papua Barat Ingatkan Pentingnya Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi ke Partai Politik melalui kunjungan ke Sekretariat Partai Buruh Provinsi Papua Barat pada Senin (8/6/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi kelembagaan sekaligus forum diskusi mengenai persiapan menghadapi Pemilu Tahun 2029, khususnya terkait pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen serta kesiapan partai politik dalam menghadapi tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie, bersama Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, Nurlaila Muhammad dan Menahen J. Sabarofek, didampingi jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat. Kehadiran rombongan Bawaslu Papua Barat disambut langsung oleh Ketua Partai Buruh Provinsi Papua Barat, Jhon Pangetti, beserta pengurus partai.

Diskusi berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh keakraban. Berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan Pemilu dibahas, mulai dari pengalaman pelaksanaan Pemilu sebelumnya, tantangan yang dihadapi partai politik dalam memenuhi persyaratan kepesertaan Pemilu, hingga langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan sejak dini untuk menghadapi tahapan Pemilu 2029.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie, menegaskan bahwa kegiatan Konsolidasi Demokrasi merupakan bagian dari upaya pencegahan dan mitigasi terhadap berbagai potensi permasalahan yang dapat muncul pada tahapan Pemilu mendatang. Menurutnya, komunikasi yang intensif antara Bawaslu dan partai politik menjadi penting untuk membangun pemahaman yang sama terhadap regulasi kepemiluan.

Elias juga menekankan pentingnya pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam kepengurusan maupun pencalonan partai politik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa pemenuhan syarat tersebut harus menjadi perhatian serius sejak awal proses persiapan partai. “Keterwakilan perempuan adalah syarat mutlak. Jika tidak terpenuhi, partai bisa kehilangan kesempatan pencalonan. Karena itu, persiapan harus dilakukan lebih awal,” ujar Elias.

Sementara itu, Ketua Partai Buruh Provinsi Papua Barat, Jhon Pangetti, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Bawaslu Papua Barat terhadap kesiapan partai politik. Ia menegaskan komitmen Partai Buruh untuk terus memperkuat kaderisasi, pendidikan politik, serta melakukan pembenahan organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Menurut Jhon, Partai Buruh telah mulai melakukan pemutakhiran data keanggotaan dan penguatan struktur kepengurusan dengan memperhatikan ketentuan keterwakilan perempuan. Pengalaman pada Pemilu sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi secara optimal pada Pemilu mendatang. “Kami belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa seluruh persyaratan harus dipersiapkan jauh sebelum tahapan dimulai. Termasuk dalam hal rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dan penguatan kepengurusan partai di setiap tingkatan,” ungkap Jhon.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Partai Buruh Provinsi Papua Barat sepakat bahwa sinergi, komunikasi, dan pemahaman yang baik terhadap regulasi kepemiluan merupakan kunci dalam mewujudkan proses demokrasi yang berkualitas. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Papua Barat untuk terus mendorong penguatan kelembagaan partai politik sebagai salah satu pilar penting demokrasi di Papua Barat.