Identifikasi Isu Strategis Pemilu 2024, Nazil Hilmie : Puslitbangdiklat Bawaslu Harus Menjadi Referensi Dalam Pengambilan Kebijakan Pengawasan Pemilu

Mataram-Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat-Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat, Nazil Hilmie, mengikuti kegiatan diskusi Kelompok Terpumpun Identivikasi Isu-Isu Krusial Tahapan dan Non Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu tersebut menghadirkan beberapa narasumber dari kalangan akademisi serta jajaran Bawaslu di Daerah Provinsi. Kegiatan yang dimulai sejak senin 21/03/2022 sampai dengan Rabu 23/03/2022 tersebut dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin. Dalam sambutannya Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga tersebut mengungkapkan bahwa cara pandang sebagai seorang pengawas pemilu harus selalu mengedepankan prasangka, kewaspadaan, dan prejudice. “Menjadi bawaslu itu kerjaannya harus mengedepankan apa yg kita sebut dengan prasangka kewaspadaan, prejudice. Jadi kalau kita ngomong di depan 1000 orang, maka sebagai bawaslu kita harus berpikir, mungkin dari 1000, 100 orang itu orang-orang yang akan mengatur atau mensiasati aturan. Orang-orang yang mau curang, orang-orang yang mau jahat.” Ungkap afif. Maka dari itu, kata dia, forum ini sangatlah penting untuk kita mendiskusikan segala hal kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Sementara itu, Nazil Hilmie menuturkan bahwa, dihari pertama (senin 21/03/2022) kegiatan diskusi yang berlansung hingga larut malam tersebut terdapat banyak hal yang didiskusikan terkait dengan isu-isu krusial menjelang tahapan pemilu serentak tahun 2024. Salah satu isu yang menjadi topik diskusi dihari pertama kegiatan tersebut adalah adanya kemungkinan penambahan maupun pengurangan daerah pemilihan (Dapil) apabila nanti terdapat pemekaran Daerah Otonom Baru di Papua. “ada banyak hal yang kami diskusikan dalam kegiatan tersebut, salah satunya terkait dengan adanya kemungkinan penambahan maupun pengurangan dapil jika ada Daerah Otonom Baru” tutur Nazil. Kegiatan diskusi-diskusi seperti ini, kata dia, sangatlah penting untuk terus dilakukan oleh Puslitbangdiklat Bawaslu. Hal ini dapat menjadi forum tukar pikiran bagi kami Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu RI dalam menentukan langkah-langkah strategis pelaksanaan pengawasan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Ia berharap agar kehadiran puslitbangdiklat sebagai oragan baru di Bawaslu dapat menjadi sumber referensi utama dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan pengawasan pemilu tahun 2024. Semua isu-isu terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemilu serentak tahun 2024 harus selalu menjadi fokus perhatian puslitbangdiklat untuk mendiskusikannya.   Penulis : Suryono Achmat DJiwa Editor   : Humas Bawaslu PB