Forum Keladi Seri 6: Tantangan dan Strategi Pengawasan Logistik Pemilu 2024 di Pegunungan Arfak

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat mengadakan Forum Keladi Seri 6, Kelas Literasi Demokrasi, pada Jumat, 13 Maret 2026, pukul 14.00 WIT melalui Zoom Meeting dan live streaming YouTube. Forum ini mengangkat tema pengawasan distribusi logistik pemilu di Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilu 2024.

Forum keladi kali ini menghadirkan pemantik diskusi Yuliana Mimi Urus, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Barat, serta narasumber Yairus Towansiba, Ketua Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak. Moderator acara adalah Anthomina Ayamiseba, anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie, menegaskan pentingnya logistik pemilu. “Distribusi logistik yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kondisi merupakan kunci untuk memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi dan proses demokrasi berjalan lancar” ungkapnya. Ia menekankan bahwa distribusi logistik adalah “jantung demokrasi”, terutama di wilayah pegunungan yang memiliki akses transportasi sulit. Forum ini menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman pengawas pemilu mengenai koordinasi, pengawasan, dan penanganan kendala distribusi logistik.

Sebagai pemantik diskusi, Yuliana Mimi Urus memaparkan prinsip 6T dalam pengawasan logistik: tepat jenis, jumlah, kualitas, waktu, tujuan, dan prosedur. Ia menekankan, “Bawaslu wajib memantau pergerakan logistik dari gudang KPU hingga ke TPS untuk mencegah pelanggaran dan memastikan perlengkapan sampai dalam kondisi baik” tegasnya. 

Sementara itu, Yairus Towansiba menyoroti tantangan distribusi di lapangan, seperti keterbatasan transportasi, kurangnya koordinasi antara penyedia jasa logistik dan KPU, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau di distrik terpencil.

Dalam sesi tanya jawab, peserta menyampaikan pentingnya pemetaan daerah rawan logistik, penerapan sistem digital seperti barcode, dan koordinasi dengan aparat keamanan serta masyarakat untuk meminimalkan kesalahan distribusi. Forum ini juga membahas sanksi hukum bagi keterlambatan logistik, termasuk sanksi administrasi dan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan terkait.

Moderator Anthomina Ayamiseba memandu diskusi dengan memastikan partisipasi aktif peserta dari berbagai kabupaten, baik melalui Zoom maupun live streaming. Forum Keladi Seri 6 diharapkan menjadi sarana pembelajaran bagi pengawas pemilu untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan efektivitas pengawasan logistik pada Pemilu mendatang di Papua Barat.