Bangun Pemahaman Regulasi Kepemiluan, Bawaslu Papua Barat Gelar Konsolidasi Demokrasi dengan PBB

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat – Bawaslu Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan mengunjungi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Papua Barat pada Rabu (10/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog terkait perkembangan regulasi kepemiluan dan penguatan demokrasi.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie, bersama jajaran Koordinator Divisi, Kepala Bagian, dan staf sekretariat. Dari pihak Partai Bulan Bintang hadir Ketua DPW PBB Papua Barat, Eed Junaedi, beserta jajaran pengurus partai.

Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, di antaranya implementasi keterwakilan perempuan dalam partai politik, perkembangan regulasi kepemiluan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026, serta penguatan sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik.

Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman bersama terhadap regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. "Keterwakilan perempuan bukan sekadar pemenuhan angka administratif, melainkan amanat konstitusi yang harus dipenuhi oleh partai politik. Putusan MK telah memberikan penegasan bahwa syarat tersebut wajib dipenuhi sehingga partai perlu mempersiapkan diri sejak dini," ujar Elias.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Barat, Nurlaila Muhammad, menilai putusan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui regulasi teknis yang jelas agar implementasinya dapat berjalan konsisten di lapangan. “Putusan MK terkait keterwakilan perempuan memerlukan aturan turunan yang dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu maupun partai politik, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan berbagai penafsiran,” kata Nurlaila.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Papua Barat, Norbertus, menekankan bahwa pengawasan terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan harus menjadi perhatian bersama guna memastikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dijalankan secara optimal.

Ketua DPW Partai Bulan Bintang Papua Barat, Eed Junaedi, menyambut baik pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi yang dilakukan Bawaslu Papua Barat. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk membangun pemahaman yang sama antara penyelenggara pemilu dan partai politik terhadap berbagai perkembangan regulasi kepemiluan.

Eed menyampaikan bahwa partainya terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi yang semakin dinamis. Berbagai ketentuan yang berlaku saat ini, menurutnya, menuntut partai politik untuk lebih tertib dalam tata kelola organisasi dan pemenuhan persyaratan kepemiluan.

"Partai Bulan Bintang telah melalui berbagai dinamika politik sejak berdiri pada akhir 1990-an. Saat ini regulasi kepemiluan semakin komprehensif sehingga menuntut partai untuk lebih disiplin dalam mempersiapkan seluruh persyaratan. Pemenuhan keterwakilan perempuan dan kelengkapan kepengurusan menjadi hal yang penting agar partai dapat mengikuti setiap tahapan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Eed.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Papua Barat dan Partai Bulan Bintang Papua Barat sepakat bahwa komunikasi dan sinergi yang terbangun sejak dini merupakan langkah penting dalam memperkuat kualitas demokrasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap regulasi kepemiluan sekaligus mendorong terwujudnya proses demokrasi yang berintegritas, profesional, dan berkeadilan.