Forum KELADI Seri 13: Bawaslu Papua Barat Dorong Kampanye Sehat dan Demokrasi Inklusif

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat - Bawaslu Provinsi Papua Barat kembali menggelar Forum KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) Seri 13 secara daring pada Kamis, 7 Mei 2026. Mengangkat tema “Politik Identitas dan Retorika Kampanye Pemilihan 2024 Kabupaten Kaimana”, kegiatan ini menjadi ruang diskusi bersama untuk membedah dinamika politik lokal sekaligus memperkuat kesadaran demokrasi masyarakat.

Forum yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Bawaslu Papua Barat itu menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana, Abdul Malik Furu, dan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kaimana, Fadzulrahman G. Ombaier sebagai narasumber. Sementara jalannya diskusi dipandu oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana, Jhon Philip Kirua.

Dalam pemaparannya, Abdul Malik Furu menjelaskan bahwa politik identitas menjadi salah satu fenomena yang cukup kuat dalam dinamika Pilkada Kabupaten Kaimana 2024. Menurutnya, identitas seperti suku, agama, marga, hingga asal wilayah kerap digunakan sebagai pendekatan untuk membangun kedekatan emosional dengan pemilih.

“Politik identitas bisa memperkuat solidaritas kelompok, tetapi jika digunakan secara berlebihan dapat memicu konflik dan polarisasi sosial di tengah masyarakat,” ujar Malik. 

Ia menambahkan, keberagaman masyarakat di Kaimana menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu dalam menjaga demokrasi tetap sehat dan inklusif. Karena itu, Bawaslu terus mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi politik, pengawasan partisipatif, hingga penyampaian surat imbauan kepada berbagai pihak selama tahapan pemilihan berlangsung.

Malik juga menyoroti bagaimana retorika kampanye sering kali dibangun melalui simbol budaya lokal, narasi “putra daerah”, hingga pendekatan berbasis kedekatan marga dan wilayah. Menurutnya, substansi program pembangunan tidak boleh tenggelam hanya karena sentimen identitas.

“Demokrasi harus dibangun di atas gagasan dan program, bukan semata-mata sentimen identitas,” tegasnya. 

Sementara itu, Fadzulrahman G. Ombaier menilai politik identitas merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Papua, termasuk di Kabupaten Kaimana. Namun, ia mengingatkan agar identitas tidak dijadikan alat untuk memecah belah masyarakat.

“Mencintai Kaimana berarti menjaga daerah ini tetap damai dan tidak dirusak oleh politik yang tidak sehat. Identitas harus menjadi kekuatan pemersatu, bukan alat perpecahan,” ungkapnya. 

Sebagai organisasi kepemudaan berbasis keagamaan, GP Ansor Kabupaten Kaimana, lanjut Fadzulrahman, terus mendorong pendidikan politik yang sehat melalui berbagai kegiatan sosialisasi bersama penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi peserta dari internal Bawaslu kabupaten/kota se-Papua Barat, organisasi masyarakat, hingga masyarakat umum melalui Zoom dan live streaming. Sejumlah peserta turut menyoroti pentingnya pendidikan politik berbasis program serta perlunya kolaborasi antara penyelenggara pemilu, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan komunitas masyarakat dalam mencegah politik identitas yang berpotensi memecah persatuan.

Melalui Forum KELADI Seri 13 ini, Bawaslu Papua Barat berharap literasi demokrasi masyarakat semakin meningkat sehingga proses demokrasi di Papua Barat dapat berjalan lebih sehat, inklusif, dan berintegritas.