Tindak Lanjuti Hasil Pengawasan PDPB, Bawaslu Papua Barat Lakukan Koordinasi dengan KPU PB

Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat-Sebagai tindak lanjut dari Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan koordinasi ke KPU Papua Barat. Pertemuan ini difokuskan untuk membahas persoalan sinkronisasi dan manajemen data antarlembaga yang berkaitan langsung dengan akurasi daftar pemilih, termasuk data dari KPU, BPJS Kesehatan, BPS, dan Dinas Kesehatan.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie bersama Anggota Bawaslu Menahen J. Sabarofek dan jajaran sekretariat diterima langsung oleh pimpinan KPU Papua Barat. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pengawasan berkelanjutan yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan hak pilih warga benar-benar terlindungi.

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam pertemuan adalah masih ditemukannya warga yang telah meninggal dunia namun masih tercatat dalam sistem kependudukan dan layanan publik. Situasi ini menandakan lemahnya mekanisme pembaruan data lintas sektor dan masih minimnya integrasi antarinstansi.

“Ditemukan sejumlah nama dalam daftar pemilih potensial yang ternyata telah meninggal sejak beberapa tahun lalu, tetapi tetap muncul dalam sistem. Verifikasi lapangan melalui RT, RW, kepala kampung, serta dukungan dari jajaran Bawaslu menjadi sangat penting untuk memastikan data yang valid,” ujar Elias Idie.

Masalah lain yang juga dibahas adalah perubahan batas wilayah administratif akibat pemekaran distrik dan penggabungan desa. Di beberapa wilayah seperti Manokwari, pergeseran data penduduk secara administratif sering kali tidak diikuti dengan perpindahan fisik, sehingga menyulitkan pencatatan status “pindah masuk” dan “pindah keluar”.

KPU Papua Barat menyampaikan bahwa mereka telah menggunakan sistem informasi seperti Sidalih dan SIPOL untuk mendukung proses pendataan dan pengawasan. Namun, akses terbatas serta waktu operasional sistem yang tidak fleksibel masih menjadi tantangan dalam melakukan validasi data secara real-time.

Kendati begitu, KPU terus berupaya meningkatkan transparansi dengan menyampaikan informasi melalui media sosial dan publikasi infografis. Meski data terus berubah seiring mobilitas penduduk, upaya untuk menyampaikan informasi tahapan tetap dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bawaslu dan KPU Papua Barat sepakat bahwa pembaruan data pemilih memerlukan kolaborasi erat lintas sektor dan pendekatan yang responsif terhadap dinamika sosial serta geografis di Papua Barat. Koordinasi yang berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat integritas daftar pemilih sebagai fondasi pemilu yang demokratis, adil, dan akurat. Penulis  : Benny Editor    : Arunawan